CO-PRODUCTION: PENDAYAGUNAAN POSYANDU DALAM PROGRAM INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI TINGKAT DESA
Abstract
Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan dari sisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kader. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset. Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu.
Downloads
References
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183.
Kriswanto. 2021. Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk Meningkatkan Potensi Pendapatan Desa di Kabupaten Pandeglang J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia. 2 (1): 16-30
Pambudi, Sulung Satriyo Irkham, Saiman, Muhammad Kamil. 2019. Aplication of Co-Production in Waste management Throufh Waste Banks Program in Batu City. 2 (2): 149-167
Putra, Fadillah. 2012. New Puclik Governance. Malang: UB Press.
Safitri, Yudiantarti dan Rosita Novi Andari. 2015. Pengembangan Co-Production: Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice pada Pelayanan Publik di Kota Malang). Jurnal Wacana Kinerja. Vol. 18. Edisi 1
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
