Ada sebuah pepatah bijak Tiongkok kuno yang berkata bahwa, “Ketekunan dapat menggiling sebatang balok besi menjadi sebuah jarum.” Di dalam konteks pandemi yang tengah kita hadapi saat ini, ada sebuah kebenaran yang tersembunyi, yang sangat berharga di balik kata-kata bernas warisan zaman lampau tersebut. Tanpa mengecilkan dampak negatifnya, pandemi justru membuat bangsa manusia di muka bumi memiliki banyak pengalaman yang berharga di dalam menghadapi pandemi. Banyak negara makin lebih paham meracik strategi penanganan pandemi yang lebih mumpuni, berbagai prosedur kesehatan standard yang diperlukan telah disosialisasikan jauh ke berbagai lapisan masyarakat awam, sesuatu yang dulu tidak kita notice bahkan saat MERS mulai menyerang Yordania di tahun 2012 silam. Pandemi juga telah mendorong garis ilmu pengetahuan manusia makin meluas lagi, vaksin-vaksin yang lebih ampuh diciptakan di laboratorium-laboratorium besar terkemuka di berbagai negara. Mungkin kita seperti sedang menghadapi sebatang besi yang besar dan kuat, namun ketekunan kita sanggup membuat besi yang kuat itu menjadi pecahan jarum yang lebih mudah dikendalikan. Peran analis kebijakan dari berbagai disiplin ilmu tentu sangat diperlukan guna mencari solusi strategi yang optimal, tidak saja dari aspek pandemi itu sendiri namun juga dari efeknya yang perlu dicegah-tangkal, terutama dari sisi sosial-ekonomi.

Melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 5 Nomor 2 yang masih membawa tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan ide-ide terbaik dari para penulis dapat menjadi inspirasi bagi para pemerhati kebijakan, khususnya bagi mereka yang bersinggungan dengan pandemi Covid-19 secara langsung.

Ekonom besar Milton Friedman pernah berkata, “Hanya sebuah krisis yang mampu membawa perubahan besar.” Friedman benar, karena ibarat sebuah ombak yang besar, hanya ada dua respon yang dapat kita berikan pada krisis, berdiam diri saja dan tersapu arus, atau berjuang dan bergerak sedemikian rupa sehingga tidak remuk redam diseret kaotik kehidupan, khususnya saat ini kaotik ekonomi akibat pandemi. Kita sering berharap ombak akan berubah jinak, namun sesungguhnya yang perlu berubah pertamanya bukanlah krisis, namun cara pandang kita terhadap krisis. Kita diyakinkan bahwa dunia tidak selalu tenang dan harmonik, sewaktu-waktu momen krisis dapat datang tanpa diprediksi. Kedua, mental kita yang harus berubah. Krisis yang datang tidak ada gunanya disesali. Masalah tidak akan berlalu hanya dengan bertopang dagu. Mental problem solver perlu ditanamkan. Tidak mudah menyerah mencari solusi yang optimal. Ketiga, krisis yang menerpa dunia di dalam lima abad terakhir adalah krisis global, maka solusinya juga mesti global. Dibutuhkan upaya kolaboratif antar instansi, antar lembaga, bahkan lintas negara. Sudah saatnya budaya kolaboratif menggantikan budaya kompetitif yang merupakan cara pandang dunia lama yang rentan penumpukan informasi di ceruk-ceruk tertentu, dan lambat dalam merespon pukulan krisis global. Kita saat ini menjadi saksi mata bagi perubahan besar yang saat ini tengah terjadi di dalam dunia dimana kita hidup. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini, upaya mengatasi krisis global sedikit banyak dimudahkan. Para penggiat pengetahuan dapat saling berkolaborasi, bersama-sama menganalisis data yang diterima di lapangan, kompak mencari solusi.

Melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 5 Nomor 1 yang membawa tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan ide-ide terbaik dari para penulis dapat disebarkan ke berbagai penjuru tanah air dan menjadi pemantik ide dan inspirasi bagi para pemerhati kebijakan, khususnya bagi mereka yang bersinggungan dengan pandemi Covid-19 secara langsung.

Di dalam kata krisis kita melihat dua hal, bahaya dan peluang. Kita telah melihat bersama betapa pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia dimana kita tinggal. Mulai dari cara kita berinteraksi yang kini semakin akrab dengan menggunakan aplikasi pertemuan melalui sistem online, dan mengubah kebiasaan hidup kita yang kini semakin memperhatikan higienitas dan aspek-aspek kesehatan yang ternyata sangat berpengaruh besar terhadap sisi lain dari kehidupan kita. Pandemi ini telah mempengaruhi perekonomian bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita sendiri. Meningkatnya jumlah pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, hingga kesadaran betapa Indonesia masih harus terus meningkatkan kemampuannya di bidang kesehatan, mulai dari tenaga medis dan para medis hingga fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai. Di sisi lain, pandemi telah berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Di satu sisi memaksa kita untuk semakin melek dengan teknologi, namun di sisi yang berbeda, banyak tenaga pengajar yang justru kesulitan mesti beradaptasi dengan pola-pola pengajaran yang non-tatap muka, kurikulum mesti disesuaikan dan pendidikan terbuka saat ini bagi model-model pembelajaran yang mandiri dan lebih kreatif.

Krisis yang terjadi saat ini dapat menjadi peluang bagi para Analis Kebijakan untuk memberikan ide-ide dan rekomendasi-rekomendasi terbaiknya untuk memperbaiki situasi yang terjadi saat ini. Ini adalah kesempatan bagi Analis Kebijakan untuk berkontribusi dan menyediakan alternatif-alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 4 Nomor 2 yang membawa tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan ide-ide terbaik itu dapat dipotret dengan baik dan menjadi inspirasi bagi berbagai decision maker dimanapun di belahan bumi Nusantara.

Mungkin dua perkataan dari dua orang bijak ini bisa kita leburkan untuk menggambarkan spirit dari edisi Jurnal Analis Kebijakan kali ini. Pertama, Deleuze, filsuf Perancis terkenal di abad ke-20 pernah berkata, “Sebuah konsep adalah seperti sebuah batu bata, Anda dapat menggunakannya untuk membangun ide-ide hebat, namun Anda juga bisa membuangnya begitu saja keluar jendela.” Kedua, Steve Jobs, pendiri Apple berkata, “Kreatifitas adalah persoalan menghubungkan berbagai hal. Kedua pernyataan itu sangat menggambarkan semangat yang dibawa oleh Jurnal Analis Kebijakan yang Anda baca ini, bahwa kita sebagai pemerhati kebijakan tidak boleh alergi atau bahkan menganggap tabu isu-isu yang berbeda dari yang selama ini kita berkecimpung di dalamnya, dan edisi ini terbilang spesial, karena baru pada edisi inilah Jurnal Analis Kebijakan tampil tanpa tema spesifik dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelbagai isu dari bidang-bidang kajian yang berbeda untuk hadir dan memperkaya cara pandang dan berpikir kita.

Pakar manajemen kelas dunia, Peter Drucker, pernah berkata, “Apa yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola.” Tentu saja ini tidak sekedar kata-kata bijak namun sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan. Khususnya mengenai kebijakan barang dan jasa, tentu saja hal ini berarti diperlukannya standarisasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik ke depannya, yang mampu mendukung ketujuh prinsip pengadaan barang dan jasa yang telah disinggung di atas sebelumnya. Melalui Perpres No.16 Tahun 2018 diharapkan standar itu dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bagian pengadaan barang dan jasa tidak lagi dipandang sebagai bagian yang rentan kolusi dan penyelewengan di instansi namun sebagai titik terkuat organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Tentu saja saat ini sudah banyak sistem informasi barang dan jasa yang serba online yang digunakan untuk menegakkan kedua prinsip good governance tersebut, namun apalah daya sebuah alat secanggih apapun, jika aktor yang mengoperasikannya justru tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barjas yang baik. 

Tema yang diangkat dalam Jurnal Analis Kebijakan Volume 3, Nomor 2 Tahun 2019 ini ialah “Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Pasca Perpres No. 16 Tahun 2018.” Melalui artikel yang telah dikirimkan oleh para penulis diharapkan dapat memberikan alternatif di dalam memperbaiki kebijakan publik khususnya, kebijakan di dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tidak lantas menjadikan Indonesia menjadi negara makmur. Tanpa kebijakan ekonomi politik yang baik dari pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam atau potensi sumber daya alam yang ada, serta reformasi birokrasi yang mampu mendukung serta mendorong kemudahan akses bagi masyarakat kelas bawah kepada kebutuhan dasarnya, seperti kesehatan dan pendidikan serta memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi kaum wanita di dalam mengenyam pendidikan serta terlibat secara pro aktif di dalam kegiatan pembangunan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi saat ini ketika kita mulaimemasuki era Revolusi Industri 4.0 yang dapat dipandang dari dua sisi, sebagai berkat yang tersamar (blessing in disguise) jika kita siap memanfaatkannya sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat lebih bagi masyarakat atau sebagai kutukan yang tersamar (curse in disguise) karena mungkin itu justru akan membuat kesenjangan kemiskinan jenis baru dimana mereka yang miskin justru akan semakin tertinggal jauh dan tergilas roda kemajuan zaman

Tak dapat disangkal jika sistem politik kita saat ini sedang mengalami proses pendewasaan demokrasi yang acapkali mengundang benturan serius yang tidak hanya mengguncang dinamika kehidupan politik dan demokrasi, tapijuga berdampak pada sistem-sistem penting lainnya yang menunjang penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara. Dengan keanekaragaman kultur, jumlah penduduk yang besar dan bentangan alam yang luas, Indonesia adalah tempat dimana sebuah kebijakan publik yang dicetuskan oleh pemerintahdapat menjadi berkat atau kutuk. Menjadi berkat saat rakyat dominan menyambut kebijakan tersebut dengan tangan terbuka dan menjadi kutuk saat kebijakan itu mendapat reaksi keras dari masyarakat atau elemen masyarakat tertentu

Birokrasi menjadi mesin utama (enabling factor) penggerak perekonomian dari tingkat lokal hingga internasional. Namun salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam membangun perekonomian adalah lemahnya peran pemerintah melalui instrumen kebijakannya untuk membangun tata kelola ekonomi yang baik. Permasalahan kebijakan pengembangan ekonomi seringkali masih dikooptasi oleh konflik kepentingan sesaat kelompok elite tertentu yang bermotif politis, dan motif-motif sektoral lainnya. Berbagai konflik kepentingan yang terjadi seringkali memicu tidak kondusifnya iklim usaha di Indonesia dan hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita membangun daya saing nasional yang tengah menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo.

Tema yang diangkat dalam Jurnal Analis Kebijakan Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018 penting untuk diangkat saat ini. Hasil-hasil analisis mendalam yang diulas oleh para penulis dapat menjadi referensi dan sharing pembelajaran antar stakeholder kebijakan untuk mendorong perbaikan kualitas kebijakan ekonomi pemerintah

Berbagai isu kebijakan yang diangkat oleh para penulis dalam Jurnal Analis Kebijakan Volume 1 Nomor 1 tahun 2017 ini memberi kita satu pesan perihal arti penting tata kelol a yang baik di sektor publik. Tata kelola di era reformasi kini tidak hanya dituntut menyentuh kebijakan makro di level negara tetapi juga harus merambah hingga ke level desa. Desentralisasi pasca reformasi di Indonesia memberi banyak pelajaran. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita tangkap adalah kemajuan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi ditentukan oleh kualitas tata kelola kebijakan yang dilakukan. Banyak daerah dengan potensi sumbe r daya alam yang kecil namun justru mampu menunjukkan kisah suksesnya dalam membangun kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan di sektor lainnya dengan lebih baik

Di tengah kerja keras pemerintah mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kompetisi global, Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) terdidik dan berkompeten sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan iptek yang sangat cepat. Kapasitas pemerinta h di level makro untuk menciptakan berbagai kebijakan yang baik akan sulit terbangun tanpa fondasi kapasitas di level mikro dengan ketersediaan SDM yang profesional dan kompetitif. Terbitnya Undang - Undang Nomor 5 t ahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara at au dikenal dengan UU ASN mendorong terbangunnya pemerintahan berkinerja tinggi yang diisi oleh para ASN yang berkompeten, berintegritas, dan berwawasan global untuk memberi solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik di Indonesia