TANTANGAN TATA KELOLA INTEROPERABILITAS DALAM SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PROGRAM SATU DATA INDONESIA
Abstract
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa
terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.
Downloads
References
1. Bevir, Mark. 2012. Governance: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
2. Chhrotray, Vasudha, & Stoker, Gerry. 2008. Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach. London: Palgrave Macmillan
3. Departemen Komunikasi dan Informatika. 2008. Kerangka Acuan dan Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintah. Jakarta: Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Depkominfo.
4. European Commision. 2017. New European Interoperability Framework: Promoting seamless services and data flows for European public administrations. Belgium: European Union.
5. Moleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Losda Karya.
6. Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitatif and Quantitative Approaches (Ed. 7th). Harlow: Pearson Education Limited.
7. Prasetyo, Bambang & Lina M. Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
8. Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Jurnal:
9. Campmas, Alexandra, Nadina Iacob & Felice Simonelli. 2022. How can interoperability stimulate the use of digital publik services? An analysis of national interoperability frameworks and e-Governmenet in the European Union. Cambridge: Cambrigde University Press.
10. Istiyanto, J. Eko, & Edhy Sutanta. 2012. Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government. Yogyakarta: Jurnal Teknologi Technoscientia, Vol. 4 No. 2 Februari 2012, ISSN: 1979-8415.
11. Jensen, Michael dan William Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. U.S.A: Journal of Financial Economics 3 (1976) 305-360, ISSN 0304-405X.
12. Rajabifard, Abbas. 2010. Data Integration and Interoperability of Systems and Data. New York: Scoping Paper for the 2nd Preparatory Meeting of the Proposed UN Committee on Global Information Management.
13. Rothenberg, Jeff, Maarten Botterman & Oranje-Nassau Constantijn van. 2008. Towards a Dutch Interoperability Framework: Recommendations to the Forum Standaardisatie. Santa Monica: CA - Rand.
14. Wimmer, Maria A, Rositsa Boneva & Debora Giacomo. 2018. Interoperability governance: a definition and insights from case studies in Europe. 1-11. 10.1145/3209281.3209306.
Dokumen:
15. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 2022. Grand Design Prodeskel Tahun 2022.
16. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas. 2021. Booklet Satu Data Indonesia.
Peraturan:
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Website
20. Antara. “Jokowi: Data Adalah New Oil, Bahkan Lebih Berharga dari Minyak”. https://bisnis.tempo.co/read/1299253/jokowi-data-adalah-new-oil-bahkan-lebih-berharga-dari-minyak, diakses 15 Maret 2023.
21. European Commission. “ISA2 – Interoperability Solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens. https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-semantic-interoperability-european-egovernment-systems_en/about:blank. diakses 15 Maret 2023.
22. The World Bank. “Interoperability Frameworks”. https://id4d.worldbank.org/guide/interoperability-frameworks, diakses 15 Maret 2023.
