UTOPIA ANALIS KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH

Abstract

Profesi analis kebijakan di lingkungan pemerintah Indonesia lahir sebagai respon
terhadap berbagai masalah dan kontroversi kebijakan publik di Indonesia. Setelah
berjalan dalam kurun waktu ± 3 (tiga) tahun, eksistensi dan peran Analis Kebijakan
(AK) belum menampakan geliat dan kiprahnya di instansi masing-masing. Pusat
Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) melakukan sebuah mini research dengan
tiga dimensi dalam Human Capital (organisasi, kepemimpinan, dan kapasitas) untuk
melihat peran dan utilisasi AK. Mini research tersebut menghasilkan temuan bahwa
rata-rata K/L/Pemda belum siap dalam mendukung kinerja AK. Dalam 3 (tiga) dimensi
tersebut dimensi organisasi memiliki nilai terendah, meskipun dimensi yang lain juga
belum mencapai kondisi ideal. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh LAN
dengan mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan utilisasi ini, seperti
pengembangan strategi baru dalam advokasi JFAK. Selain itu peran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) juga
dibutuhkan untuk mendorong utilisasi di K/L/Pemda. Upaya perbaikan tersebut juga
harus didukung dengan keterlibatan K/L/Pemda untuk memanfaatkan potensi AK
dalam proses kebijakan di instansi masing-masing.
Kata kunci: utilisasi analis kebijakan, modal sumber daya manusia