STRATEGI TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA AKTOR PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah serius dan kompleks yang dihadapi oleh Indonesia. Isu kemiskinan mendapat perhatian karena menjadi akar masalah sosial lain, misalnya meningkatnya tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan, rusaknya lingkungan hidup, dan lainnya. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang direncanakan Pemerintah harus didorong untuk menyentuh aspek fundamental untuk menurunkan angka kemiskinan secara permanen. Studi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutannya maka diperlukan suatu tata kela kolaboratif para pemangku kepentingan. Pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai instrumen yang menyatukan aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan (1) mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk non state actors; dan (2) memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu peran aktif masyarakat juga harus didorong dalam membentuk sistem ketahanan sosial di masyarakat.